Penarikkan Pajak Bagi Film Impor Perlu Ditinjau Ulang

By Karina Pramitasari (Staff KP)

Indonesia, tanpa adaanya pajak seperti halnya sayur tanpa garam. Memang pajak sudah menjadi salah satu penunjang kekuatan perekonomian di sebuah negara. Tetapi permasalahannya di sini adalah apakah pajak yang terkumpul nantinya akan dapat dimanfaatkan sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.
Sah-sah saja jika pemerintah memberlakukan pajak bagi film impor. Karena beberapa keuntungan yang dapat diperoleh apabila pajak tersebut berhasil di implementasikan. Diantaranya akan menambah anggaran pendapatan Indonesia. Asal tahu saja dengan banyaknya film impor yang masuk ke Indonesia maka akan semakin banyak pula keuntungan secara finansial yang akan diperoleh.
Selain itu Indonesia apabila dipandang sebagai lahan subur untuk pendistribusian film impor. Apabila dilihat anemo masyarakat akan film luar negeri sangatlah tinggi dibandingkan dengan film domestik. Maka tidak ada salahnya jika para produsen film luar berlomba-lomba untuk menawarkan daan memasarkan hasil karya mereka.
Dilihat dari sisi lain, bahwasannya pemberlakuan pajak tersebut juga untuk memberi ruang gerak bagi dunia perfilman domestik untuk bergeliat. Mungkin salah satu alasan mengapa perfilman dalam negeri mengalami kelesuan dikarenakan kalah bersaing dengan perffilman luar negeri apabila dilihat dari salaah satu sisinya yaitu dari segi teknologi. Namun dari segi kualitas jangan menganggap remah film domestik. Banyak film domestik yang telah menunjukkan kebolehannya dalam kancah dunia internasional.
Dengan beberapa keuntungan dan sisi positif yang akan diperoleh, tidak mengapa pemberlakuan pajak itu dilaksanakan. Yang menjadi masalah di sini adalah jika pajak yang telah terkumpul disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Wajar apabila ada sebagaian orang yang mengkhawatirkan tentang hal ini.
Buktinya ada pegawai pajak yang secara-jelas-jelas masuk bui dikarenakan tersandung kasus korupsi. Korupsi dari hasil pajak yang telah banyak terkumpul. Tentu dengan nominal yang tidak sedikit. Lumrah mereka melakukan korupsi dikarenakan silau dengan tumpukan pajak. Tumpukan pajak yang terlalu banyak dan tidak segera diimbangi dengan penyaluran pajak itu sendiri. Padahal pemungutan pajak seharusnya dimanifestasikan untuk kesejahtaraaan masyarakat juga.
Seolah-olah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di dalam mengolah dan menyalurkan uang rakyat sedikit demi sedikit terkikis habis. Jadi apa gunanya membayar pajak jika pajak yang terkumpul tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Percuma sebuah slogan yang sering didengung-dengungkan,”Hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia”,dimana slogan tersebut sebuah sindiran bagi mereka-mereka yang tidak mau membayar pajak. Akan lebih tepat lagi jika slogan tersebut diganti menjadi,”Hari gini masih korupsi pajak, apa kata dunia.”Jelas slogan tersebut bukan hanya sebagai sindiran tetapi juga sebagai pernyataan protes masyarakat kepada para pegawai pajak yang bermuka tebal itu.
Maka dari itu sah-sah saja jika banyak masyarakat yang masih ngeyel tidak mau membayar pajak. Buat apa membayar pajak apabila ujung-ujungnya nanti malah dikorupsi. Padahal apabila kepercayaan suatu masyarakat terhadap pemerintah telah hilang sangat sulit untuk mengembalikannya. Bisa-bisa terjadi kudeta besar-besaran seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah akhir-akhir ini. Ini bisa menjadi pertimbangan, PR dan bahan evaluasi bagi pemerintah apabila penarikkan pajak terhadap film impor menjadi maksimal, efektif dan efisien. Tidak hanya pajak bagi perfilman luar negeri saja tetapi juga bagi seluruh pemberlakuan pajak.

Read More

IDE DAN KARAKTER SEORANG PAHLAWAN

By : Agus Purnama (Kadep KP)

Sejarah peradaban adalah hasil dari ide besar para pahlawan. Ide besarnya itu mampu mengubah realita yang gelap menuju peradaban yang gemilang. Dengan ide besarnya ia bertahan hidup dan karena ide besarnya meraka tetap hidup. Dan akhirnya narasinya tentang masa depan membuat namanya kekal dan harum di mata dunia.
Selain ide besar para pahlawan mempunyai karakter yang kuat dan khas. Dengan karakternya itu ia disegani, dikagumi dan diteladani oleh mayarkat. Karakter tersebut hadir dalam setiap tindakan, ucapan bahkan diamnya.
Dalam sejarah peradan islam kita mengenal banyak tokoh yang sangat popular. Seperti Khulafaurrashidin, muawiyah, sholahudin al-ayubi dan ulama-ulama kontemporer seperi ibnu taimiyah, Muhammad abduh hasan al-banna dan sayyid kutb. Meraka adalah tokoh yang mempunyai karakter atau kepribadian yang kuat. Misal Umar Bin Khattab RA. Khalifah kedua itu mempunyai sifat sebagai muslim negarawan yang keras dan tegas. Berbeda dengan Usman bin affan yang pemalu atau Ali bin abi thalib yang “easy going”. Rakyat pada waktu itu memahami benar karakter Umar bahkan mereka kagum dengan kebeaniannya dalam mengambil keputusan.
Di sisi lain kita juga mengenal tokoh dunia dan tokoh nasional yang cukup memukau dalam kepemimpinannya. Seperti John F kenedy, saddam Husain, barak obama, atau bahkan soekarno dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terlepas dari sikap mereka terhadap islam tapi yang jelas mereka mempunyai kepribadian yang unik dan berbeda.
Namun karakter tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam meraih kesempurnaan. Mereka mengnal betul kepribadiannya. Dan karena kepahamannya itu para pahlawan justru menggunakannya menuju peradaban yang di inginkan. Oleh karena itu ide besar dan karakter kuat harus ada pada diri seorang pemimpin. Dua criteria tersebut seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Read More

Kapitalisai UIN

Oleh Haitami F. El_Alaby

UIN benar-benar ingin menanamkan paham kapitalis kepada mahasiswa. Hal itu terlihat dari munculnya isu bahwa UIN akan membentuk UKM baru yang berhubungan dengan bisnis yang memakai nama Musa Asyari (Rektor UIN) sebagai covernya.
Selain itu, pada tanggal 7 Desember 2010 yang lalu, mahasiswa telah dikejutkan dua berita. Pertama terkejut sekaligus bahagia karena mendapatkan beasiswa. Namun di sisi lain terkejut karena harus menanda tangani buku tabungan sebagai syarat untuk mendapatkan uang tersebut.
Bagi mahasiswa yang baru mendapatkan beasiswa, syarat tersebut tidak masalah tapi bagi mahasiswa yang mendapat untuk yang kesekian kalinya justru merasa dirugikan sebab tidak hanya mendapat potongan dari birokrasi yang ada, namun ditambah lagi potongan yang ditetapkan pihak bank. Bagaimana tidak, yang membuat kesal adalah banyaknya uang yang berkurang akibat kerjasama tersebut. Mulai dari potongan untuk membuka rekening, kemudian potongan bulanan yang tinggi yaitu 10 ribu perbulan serta saldo minimal sebesar 50 ribu yang kemudian menjadi hak bank.
Kerjasama yang dibangun oleh pihak universitas dengan bank konvensional ini ternyata mendapat protes keras dari mahasiswa. Salah satunya adalah Fani, mahasiswa Fakultas Dakwah ini menilai bahwa ada indikasi money politik atas kebijakan tersebut. Selain itu adanya pihak yang di untungkan yakni birokrasi kampus, universitas, bank. Sedangkan pihak yang mengalami kerugian adalah mahasiswa.
Fani melanjutkan bahwa jika diteliti lebih dalam maka hasilnya akan mengejutkan.Mahasiswa semester tiga ini mengambil sampel beasiswa penguatan prodi yaitu mendapat beasiswa sebesar 2 juta, tetapi mendapat potongan oleh birokrasi sebesar 200 ribu. Belum lagi hasil kerja sama tersebut, mengakibatkan mahasiswa hanya mendapatkan sekitar 1,7 jutaan saja. Artinya 300 ribu uang melayang. Belum lagi jika dikalikan dengan mahasiswa yang mendapat beasiswa sekitar 1500 orang, maka keuntungan yang mereka raup sekitar 450 juta. Itu jika potongannya disamakan, padahal kebijakan tiap birokrasi berbeda-beda.
Ami menambahkan “sikap universitas yang bekerja sama dengan bank konvensional itu telah membuat mahasiswa kecewa. Khususnya bagi mereka yang mengambil Konsentrasi dan jurusan keuangan islam. Artinya kenapa tidak menggunakan yang syariah saja sebagai pembentuk citra keislaman. Selain itu, UIN sendiri adalah lembaga yang mencetak sarjana-sarjana keuangan Islam, yang tentunya hal itu akan membuat mereka semakin merasa tidak puas. Sederhananya, jika amanah ini diserahkan kepada lembaga syariah ataupun lembaga keuangan Islam yang ada di fakultas syariah maka UIN secara tidak langsung memberikan award dan sekaligus membantu mereka dalam peningkatan kualitas lembaga tersebut. Selain itu, dengan syariah tidak perlu lagi ada potongan bulanan dan sebagainya, sehingga mahasiswa tidak terlalu dirugikan. Kalaupun tidak, mending tidak usah kerjasama saja sekalian agar birokrasi ikut handil dalam bekerja dan mahasiswa merasa sedikit puas, imbuhnya” ungakpanya dengan nada kesal.

Depr. Kebijakan Publik KAMMI UIN
Lebih ramah dan diperhitungkan

Read More